Soal SKB No.83 - SKB Auditor 02 | SoalCAT

ℹ️

Navigasi Soal 83 / 100 SKB

▼

SKB Auditor 02 83 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Login untuk ikuti tryout lengkap dengan timer, simpan jawaban, dan lihat skor akhir Anda.

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Auditor 02 SKB Good Governance

83. Dalam suatu kebijakan penataan kawasan kumuh perkotaan, warga yang akan direlokasi tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan hanya diberi tahu setelah keputusan final ditetapkan. Prinsip tata kelola yang paling dilanggar dari pendekatan ini adalah...

a

Partisipasi warga hanya relevan untuk kebijakan yang bersifat sukarela, bukan kebijakan penataan wajib

b

Pemberitahuan setelah keputusan final sudah cukup memenuhi prinsip transparansi kebijakan publik

c

Prinsip partisipasi dan responsivitas — warga yang terdampak langsung seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya diberi tahu setelah keputusan final ditetapkan secara sepihak

d

Pendekatan top-down tanpa pelibatan warga selalu lebih efisien untuk kebijakan penataan kawasan perkotaan

e

Warga yang akan direlokasi tidak memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tata ruang

Jawaban: C

Pembahasan: Kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga (seperti relokasi) menuntut pelibatan sejak tahap perencanaan sesuai prinsip partisipasi dalam good governance — pendekatan yang hanya memberi tahu setelah keputusan final ditetapkan mencederai hak warga untuk didengar dan berpotensi menimbulkan resistensi sosial.

Sebelumnya Selanjutnya

Memuat halaman...