Soal SKB No.78 - SKB Auditor 02

Navigasi Soal 78 / 100 SKB

▼

SKB Auditor 02 78 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Auditor 02 SKB Good Governance

78. Suatu instansi menetapkan kebijakan rotasi jabatan secara berkala untuk posisi-posisi yang rawan terhadap risiko korupsi (misal pengadaan, perizinan), namun implementasinya sering tertunda dengan berbagai alasan operasional. Dampak tata kelola dari penundaan berulang ini adalah...

Posisi yang rawan korupsi justru sebaiknya diisi oleh pegawai yang sama dalam jangka panjang demi keahlian

Kebijakan rotasi sebaiknya dihapuskan saja karena sering menghadapi kendala operasional dalam pelaksanaannya

Penundaan rotasi jabatan tidak berdampak pada risiko korupsi selama pegawai yang bersangkutan berkinerja baik

Rotasi jabatan hanya bertujuan pengembangan karier pegawai, tidak berkaitan dengan pencegahan korupsi

Melemahnya salah satu mekanisme pencegahan korupsi, karena pegawai yang terlalu lama menduduki posisi rawan berisiko membangun relasi tidak sehat dengan pihak eksternal (vendor, pemohon izin) dari waktu ke waktu

Jawaban: E

Pembahasan: Rotasi jabatan berkala pada posisi rawan korupsi adalah mekanisme pencegahan yang mapan — penundaan berulang meningkatkan risiko terbentuknya relasi tidak sehat antara pegawai dan pihak eksternal dari waktu ke waktu, yang dapat menyuburkan praktik korupsi/kolusi jangka panjang.

Sebelumnya Selanjutnya