Soal SKB No.81 - SKB Auditor 02

Prinsip partisipasi yang tidak inklusif — pelibatan pemangku kepentingan yang timpang berisiko menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok besar dan mengabaikan kepentingan kelompok kecil yang juga terdampak

Pelaku usaha kecil-menengah tidak perlu dilibatkan karena skala dampaknya dianggap tidak signifikan

Konsultasi kebijakan cukup dilakukan dengan satu kelompok pemangku kepentingan yang paling vokal

Partisipasi yang inklusif hanya relevan untuk kebijakan yang menyangkut masyarakat umum, bukan sektor usaha

Pelibatan asosiasi pengusaha besar saja sudah cukup mewakili kepentingan seluruh pelaku usaha

Jawaban: A

Pembahasan: Prinsip partisipasi dalam tata kelola yang baik menuntut pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif dan proporsional — mengabaikan kelompok yang lebih kecil namun tetap terdampak berisiko menghasilkan kebijakan yang bias terhadap kepentingan kelompok yang lebih dominan.

Sebelumnya Selanjutnya