Soal SKB No.68 - SKB Auditor 02

Navigasi Soal 68 / 100 SKB

▼

SKB Auditor 02 68 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Auditor 02 SKB Kontrol Internal

68. Dalam suatu instansi, kebijakan pengendalian mewajibkan setiap pegawai melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala, namun tidak ada verifikasi substantif atas kewajaran nilai harta yang dilaporkan dibanding profil penghasilan pegawai. Kelemahan pengendalian ini adalah...

Verifikasi substantif atas LHKPN hanya diperlukan jika ada laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat

LHKPN hanya berfungsi sebagai formalitas administratif kepegawaian tanpa nilai pengendalian

Kewajiban pelaporan LHKPN sudah cukup sebagai bentuk pengendalian tanpa perlu analisis lebih lanjut

Analisis kewajaran harta terhadap penghasilan bukan bagian dari tujuan pelaporan LHKPN

Kewajiban pelaporan LHKPN belum diikuti dengan mekanisme analisis/verifikasi kewajaran (misalnya deteksi ketidaksesuaian harta dengan profil penghasilan) yang dapat menjadi alat deteksi dini potensi gratifikasi atau korupsi

Jawaban: E

Pembahasan: LHKPN akan lebih efektif sebagai instrumen pengendalian antikorupsi jika disertai analisis kewajaran (profiling) yang membandingkan nilai harta dengan profil penghasilan pegawai — tanpa analisis ini, kewajiban pelaporan berisiko menjadi formalitas yang tidak benar-benar mendeteksi indikasi kekayaan tidak wajar.

Sebelumnya Selanjutnya