Soal SKB No.64 - SKB Auditor 02 | SoalCAT

ℹ️

Navigasi Soal 64 / 100 SKB

▼

SKB Auditor 02 64 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Login untuk ikuti tryout lengkap dengan timer, simpan jawaban, dan lihat skor akhir Anda.

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Auditor 02 SKB Kontrol Internal

64. Dalam suatu instansi, prosedur pengendalian mewajibkan setiap kontrak kerja sama direviu oleh bagian hukum sebelum ditandatangani, namun dalam praktiknya reviu sering dilakukan setelah kontrak sudah ditandatangani (post-facto) dengan alasan mengejar tenggat waktu. Risiko dari praktik ini adalah...

a

Praktik post-facto ini dibenarkan selama bagian hukum akhirnya tetap memberikan pendapat atas kontrak tersebut

b

Tenggat waktu penandatanganan kontrak selalu lebih penting dibanding proses reviu hukum yang preventif

c

Reviu hukum hanya bersifat formalitas administratif yang tidak memengaruhi keabsahan kontrak

d

Reviu hukum yang dilakukan setelah penandatanganan kehilangan fungsi preventifnya, karena klausul yang berisiko atau merugikan instansi sudah terlanjur mengikat secara hukum sebelum sempat dikoreksi

e

Reviu hukum tetap efektif dilakukan kapan saja, baik sebelum maupun sesudah penandatanganan kontrak

Jawaban: D

Pembahasan: Reviu hukum yang seharusnya bersifat preventif (sebelum penandatanganan) kehilangan fungsi utamanya jika dilakukan setelah kontrak mengikat secara hukum — klausul bermasalah yang seharusnya dapat dikoreksi sebelum penandatanganan menjadi sulit diubah setelah kontrak berlaku, meningkatkan risiko hukum bagi instansi.

Sebelumnya Selanjutnya

Memuat halaman...