Soal TWK No.20 - TryOut SKD 29

Navigasi Soal 20 / 110 TWK

▼

TryOut SKD 29 20 / 110

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

TWK TIU TKP

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

TryOut SKD 29 TWK Pilar Negara

20. Sebelum perubahan ketiga tahun 2001, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Setelah perubahan, rumusan ayat tersebut berubah dan membawa konsekuensi pada struktur kelembagaan negara. Konsekuensi yang tepat adalah ...

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi kewenangannya dibatasi pada perubahan Undang-Undang Dasar

kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden yang dipilih langsung sehingga lembaga lain hanya membantu pelaksanaannya

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi karena kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

lembaga-lembaga negara bertanggung jawab kepada Mahkamah Konstitusi yang menjadi pelaksana kedaulatan rakyat

kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihapuskan

Jawaban: C

Pembahasan: Rumusan baru “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menghapus kedudukan MPR sebagai pelaksana tunggal kedaulatan. Kedaulatan rakyat kini dilaksanakan melalui berbagai lembaga negara sesuai kewenangan konstitusionalnya, dan MPR tetap ada tetapi tidak lagi lembaga tertinggi.

Sebelumnya Selanjutnya