Soal SKB No.26 - SKB Hukum 02

Navigasi Soal 26 / 100 SKB

▼

SKB Hukum 02 26 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB Terkunci

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Hukum 02 SKB Regulasi

26. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Makna kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah...

Setiap warga negara dapat menjadi hakim tanpa memenuhi persyaratan tertentu

Hakim dapat memutus perkara berdasarkan kehendak pribadi tanpa terikat hukum

Hakim bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam memeriksa dan mengadili perkara, termasuk dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif

Mahkamah Agung tidak perlu tunduk pada undang-undang yang dibuat DPR

Hakim tidak perlu mempertanggungjawabkan putusannya kepada siapa pun

Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 1 UU No. 48/2009 menegaskan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari segala campur tangan pihak luar.

Sebelumnya Selanjutnya