Soal SKB No.73 - SKB Hukum 06

Navigasi Soal 73 / 100 SKB

▼

SKB Hukum 06 73 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Hukum 06 SKB Hukum Indonesia

73. Pemerintah daerah menutup akses jalan umum tanpa dasar keputusan, lalu seorang warga menderita kerugian usaha. Menurut Perma 2 Tahun 2019, gugatan atas tindakan faktual pemerintah itu diajukan ke...

Mahkamah Konstitusi, karena penutupan jalan umum merupakan pelanggaran hak konstitusional warga

Ombudsman Republik Indonesia, karena Ombudsman berwenang memutus ganti rugi atas maladministrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sengketa tindakan pemerintahan menjadi kewenangannya

Pengadilan Negeri, karena gugatan perbuatan melawan hukum selalu menjadi kewenangan peradilan umum

Mahkamah Agung langsung, karena yang digugat adalah pemerintah daerah selaku lembaga negara

Jawaban: C

Pembahasan: Perma 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa sengketa tindakan pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) diperiksa oleh PTUN, bukan peradilan umum.

Sebelumnya Selanjutnya