Soal SKB No.95 - SKB Analis Kebijakan 02 | SoalCAT

ℹ️

Navigasi Soal 95 / 100 SKB

▼

SKB Analis Kebijakan 02 95 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Login untuk ikuti tryout lengkap dengan timer, simpan jawaban, dan lihat skor akhir Anda.

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Analis Kebijakan 02 SKB Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan

95. Pemerintah menerapkan kebijakan satu peta (one map policy) untuk menyelesaikan tumpang tindih perizinan lahan antar sektor, namun implementasinya terhambat karena masing-masing kementerian/lembaga enggan menyerahkan data spasial yang dimilikinya ke platform bersama. Akar masalah tata kelola dari hambatan ini adalah...

a

Ego sektoral bukan merupakan hambatan yang relevan dalam implementasi kebijakan lintas sektor

b

Data spasial antar kementerian/lembaga memang tidak pernah bisa diintegrasikan secara teknis

c

Kebijakan satu peta tidak memerlukan kerja sama data antar instansi untuk berhasil

d

Kebijakan satu peta itu sendiri yang secara desain tidak layak diterapkan

e

Ego sektoral dan lemahnya budaya berbagi data (data sharing) antar instansi pemerintah, meski kebijakannya sendiri sudah dirancang dengan baik untuk mengatasi tumpang tindih

Jawaban: E

Pembahasan: Hambatan implementasi kebijakan satu peta dalam kasus ini bersumber dari faktor tata kelola non-teknis (ego sektoral, budaya berbagi data yang lemah), bukan kelemahan desain kebijakan itu sendiri — ini menggambarkan tantangan klasik koordinasi lintas kementerian/lembaga di Indonesia.

Sebelumnya Selanjutnya

Memuat halaman...