Soal SKB No.84 - SKB Analis Kebijakan 02

Navigasi Soal 84 / 100 SKB

▼

SKB Analis Kebijakan 02 84 / 100

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

SKB

🔒 Anda sedang melihat pratinjau soal

Masuk dengan Google — Gratis

SKB Analis Kebijakan 02 SKB Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan

84. Suatu kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam lokal, namun tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dari pemerintah pusat. Risiko tata kelola yang paling mungkin muncul dari kondisi ini adalah...

Kewenangan luas daerah dalam mengelola SDA tidak memerlukan mekanisme akuntabilitas tambahan

Otonomi daerah tanpa pengawasan pusat selalu menghasilkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik

Risiko eksploitasi SDA hanya mungkin terjadi di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah

Pemerintah pusat tidak memiliki peran pengawasan apa pun dalam kerangka otonomi daerah

Potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan lemahnya akuntabilitas karena minimnya check and balance antara kewenangan daerah dan pengawasan pusat

Jawaban: E

Pembahasan: Desentralisasi kewenangan tanpa mekanisme check and balance yang memadai berisiko menimbulkan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan dan lemahnya akuntabilitas — otonomi daerah tetap memerlukan pengawasan yang proporsional dari pemerintah pusat.

Sebelumnya Selanjutnya